Meningkatkan kerja sama Halal antara Vietnam dan Türkiye

Pada seminar “Kerja Sama Halal antara Vietnam dan Turki: Kondisi Saat Ini dan Prospek”, Ibu Đặng Thị Thu Hà, Duta Besar Vietnam untuk Turki, menegaskan bahwa meskipun terdapat jarak geografis yang jauh, kedua negara memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai sejarah, budaya, kebijakan luar negeri, serta prinsip kemandirian dan kedaulatan. Kesamaan ini menjadi landasan yang kokoh untuk mendorong kerja sama bilateral yang lebih erat.

Nilai perdagangan bilateral terus mempertahankan laju pertumbuhan dua digit, mencapai lebih dari USD 2 miliar menurut data Vietnam dan lebih dari USD 3 miliar menurut data Turki pada tahun 2024. Dalam konteks tersebut, industri Halal muncul sebagai motor penggerak ekonomi baru yang diprioritaskan oleh kedua pihak.

Dari pihak Vietnam, Duta Besar Đặng Thị Thu Hà menyampaikan bahwa Perdana Menteri Phạm Minh Chính telah menegaskan Halal sebagai arah strategis:
“Vietnam memandang Halal sebagai peluang emas, sebagai orientasi baru dalam kegiatan produksi, sebagai substansi penting dalam kerja sama ekonomi, serta sebagai pilar dan pendorong baru dalam pengembangan hubungan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.”

Dari sisi Turki, negara ini tengah mengambil langkah-langkah kuat untuk memperkuat posisinya dengan target ambisius menjadi negara dengan pangsa pasar Halal senilai USD 400 miliar dalam lima tahun ke depan. Bapak Yunus Ete, Ketua Dewan World Halal Summit, menyoroti peran Vietnam dengan menyatakan:
“Vietnam telah menyadari bahwa sertifikasi Halal tidak hanya penting bagi negara-negara Muslim, tetapi juga bagi diversifikasi ekspor global.”
Ia juga menekankan:
“Kekuatan logistik dan merek Turki melengkapi kapasitas produksi Vietnam. Sinergi ini menjadi kunci untuk membuka peluang kerja sama yang lebih mendalam di pasar global dengan nilai lebih dari USD 2,5 triliun.”

Memanfaatkan Keunggulan Komplementer

Pasar Halal global dengan lebih dari 2,2 miliar konsumen pada tahun 2025 menawarkan peluang kerja sama yang sangat besar, namun sekaligus menetapkan persyaratan yang ketat terkait standar dan logistik.

Vietnam memiliki keunggulan besar dalam pasokan produk pertanian dan perikanan berkualitas tinggi, yang merupakan kelompok komoditas paling banyak diimpor oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC). Menurut Bapak Lê Hoàng Tài, Wakil Direktur Badan Promosi Perdagangan, Vietnam secara bertahap menegaskan “kapasitasnya dalam menyediakan produk Halal, khususnya di bidang makanan olahan, produk pertanian, minuman, layanan pariwisata, dan logistik.”

Produk unggulan Vietnam seperti kopi, beras, kacang mete, lada, kayu manis, bunga lawang, dan rempah-rempah sangat diminati di pasar internasional. Berbagi pengalaman praktis, Bapak Trần Việt Hùng, Kepala Divisi Ekspor-Impor Perusahaan VinaMex, menyatakan bahwa Vietnam memiliki banyak keunggulan kompetitif karena merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian terbesar.

Produk ekspor utama Vietnam ke Turki meliputi lada, kacang mete, kayu manis, dan bunga lawang. Di antara produk-produk tersebut, kacang mete saat ini menjadi komoditas utama, dengan porsi terbesar dalam total ekspor pertanian Vietnam ke Turki. Selain itu, Turki juga merupakan salah satu dari 10 negara pengimpor kacang mete terbesar dari Vietnam, dari sekitar 70 negara pengimpor secara global.

Dengan posisi geografisnya yang unik, Turki berperan sebagai pusat logistik dan gerbang distribusi yang ideal bagi produk Vietnam untuk menjangkau pasar Timur Tengah, Eropa, dan Afrika Utara.

Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada perdagangan tradisional. Bapak Reha Demirel, Ketua Dewan Bisnis Turki–Vietnam, menilai bahwa kedua negara memiliki peluang besar untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor lain di luar pangan, seperti energi, pertahanan, konstruksi, pariwisata, dan teknologi. Ekspor Vietnam ke Turki telah meningkat dua kali lipat dalam empat tahun, dari hampir USD 1 miliar pada 2020 menjadi sekitar USD 2 miliar pada 2024. Sektor Halal diharapkan menjadi katalis kuat untuk mencapai target USD 4 miliar dalam lima tahun ke depan.

Tantangan Standar

Namun demikian, memperoleh sertifikasi Halal internasional—terutama sesuai dengan persyaratan Turki—memerlukan prosedur yang ketat dan biaya yang tinggi. Bapak Zafer Yalu, Ketua Dewan Direksi Otoritas Sertifikasi Halal Turki (HAK), menjelaskan bahwa HAK beroperasi berdasarkan standar Halal OIC/SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries).

Ia menegaskan:
“Sejak Juni 2023, sertifikasi Halal telah menjadi wajib bagi semua produk dan layanan yang dipasarkan sebagai Halal di pasar Turki.”

Sekretaris Jenderal OIC/SMIIC, Bapak İhsan Övüt, menunjukkan bahwa perbedaan praktik standardisasi antarnegara dianggap sebagai “hambatan teknis tidak langsung terhadap perdagangan.”

Selain itu, jarak geografis dan dinamika geopolitik telah berdampak signifikan terhadap biaya dan waktu pengiriman. Bapak Trần Việt Hùng mengungkapkan bahwa eskalasi ketegangan global baru-baru ini telah meningkatkan biaya pengangkutan laut dan memaksa perubahan rute, sehingga memperpanjang waktu perjalanan.

Proses sertifikasi yang ketat dan biaya yang tinggi menjadi tantangan besar, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Meskipun otoritas Halal Turki telah mengakui sejumlah sertifikat Halal internasional, dalam praktiknya masih terdapat importir Turki yang mensyaratkan sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Turki sendiri.

Di samping itu, Vietnam juga menghadapi persaingan ketat dari negara-negara dengan ekosistem Halal yang telah berkembang kuat, seperti Malaysia dan Indonesia, sehingga menuntut investasi lebih lanjut dalam infrastruktur pengolahan Halal dan pengembangan sumber daya manusia.

Usulan Pembentukan Kelompok Kerja Bersama untuk Kerja Sama Halal

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang terkoordinasi. Menurut para ahli, perusahaan Vietnam perlu berinvestasi dalam sertifikasi Halal internasional melalui kerja sama dengan lembaga sertifikasi yang bereputasi guna memenuhi persyaratan pasar Turki.

Diperlukan pula pembangunan rantai pasok Halal yang tertutup dan terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan hingga distribusi, guna memastikan kepatuhan ketat terhadap standar Halal serta meningkatkan kredibilitas dan kualitas produk. Selain itu, pengembangan produk Halal yang sesuai dengan tren konsumen global—seperti produk organik, vegan, dan bebas alergen—juga menjadi kebutuhan penting.

Bapak Trần Việt Hùng mengusulkan agar pemerintah segera mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas untuk menciptakan fondasi yang mendukung, sehingga perusahaan memiliki pijakan yang lebih kuat dalam memasuki pasar Turki secara efektif.

Ibu Bá Thị Nguyệt Thu, Pendiri Koperasi Hanoi Xanh, mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja Bersama Vietnam–Turki tentang kerja sama Halal, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang Halal. Ia juga menekankan perlunya penyelarasan standar dan pembentukan mekanisme pengakuan timbal balik antara lembaga sertifikasi Halal Vietnam dan Turki, berdasarkan standar OIC/SMIIC.

Bapak Zafer Yalu menyatakan itikad baiknya:
“Kami ingin berbagi pengalaman dan bekerja sama dengan lembaga terkait di Vietnam dalam pengembangan infrastruktur mutu Halal. Perusahaan Vietnam perlu secara proaktif berinvestasi dalam sertifikasi internasional yang bereputasi.”

Bapak Lê Hoàng Tài menyatakan keyakinannya bahwa melalui penguatan konektivitas antarperusahaan, kedua pihak akan menemukan berbagai model kerja sama yang efektif—mulai dari keterhubungan rantai pasok dan usaha patungan produksi, hingga perdagangan barang dan layanan Halal.

Menurut VnEconomy, majalah elektronik dari Asosiasi Ilmu Ekonomi Vietnam.